Melihat Jejak Peranakan Dalam Film Naga Yang Berjalan Di Atas Air

Oleh: Renal Rinoza Kasturi

Film Naga Yang Berjalan Di Atas Air adalah film feature dokumenter panjang yang berduruasi hampir dua jam lamanya. Film ini diproduksi atas kerjasama kolaborasi antara Forum Lenteng dengan Komunitas Djuanda sebagai bagian dari program up-grading akumassa yang telah berjalan selama dua tahun. Proses perekaman film dilakukan di Desa Babakan, Pocis, Kota Tangerang Selatan. Pembuatan film ini memakan waktu sekitar hampir 3 bulan terhitung akhir bulan November 2011 dan pertengahan bulan Februari 2012.

Film Naga Yang Berjalan Di Atas Air bukan hanya sebuah upaya untuk memberikan informasi, melainkan menjadi semacam penggalan kronik sejarah sosial Kota Tangerang Selatan. Di samping itu, juga merintis perekaman sosiokultural masyarakatnya. Ide pembuatan film ini melalui proses yang alot, sehingga terpilihlah ide mengenai kehidupan di sebuah klenteng yang berada di pinggiran Kota Tangerang Selatan. Pengambilan ide ini didasari satu alasan yang kuat, bahwa denyut nadi Kota Tangerang Selatan tak terlepas dari aspek budayanya. Hematnya, ada tiga aspek budaya yang memperkuat Tangsel dan Tangerang Raya secara keseluruhan, yakni budaya Betawi, Sunda dan Tionghoa. Dari ketiga etnis ini terjadi saling kontak dan akulturasi. Dalam perkembangannya, melahirkan sebuah subkultur yang khas di daerah Tangerang termasuk Kota Tangerang Selatan. Corak akulturatif ini memperkaya dan memberikan ornamen budaya yang khas di kota tersebut.

Ihwal keberadaan etnis Tionghoa di daerah Tangerang Selatan tak terlepas dari konteks sejarah yang berasal dari asal usul keberadaannya di Tangerang Raya. Seiring berjalannya waktu, membentuk evolusi etnis dengan kebudayaan masyarakat setempat yang pada gilirannya menemukan karakter kuncinya. Hal inilah yang menjadi landasan makna keberadaan etnis Tionghoa sebagai bagian penting dari elemen budaya di Tangerang dan tentunya Kota Tangerang Selatan.

Berbicara mengenai keberadaan etnis Tionghoa di daerah Tangerang Selatan menjadi menarik karena posisi yang penting bagi kelangsungan budaya di kota itu sendiri. Persebaran etnis Tioghoa yang sudah beranak pinak memberikan tipologi kultural bagi Tangerang Selatan di samping etnis Betawi dan Sunda. Dari ketiga etnis ini menghasilkan perpaduan yang memperkaya ornamentasi kebudayaan kota itu. Asumsi mengenai perpaduan di antara ketiganya bukanlah tanpa dasar, ia sangat historis dan kontekstual. Hal Ini terbukti secara konkret dari ragam keseniannya seperti, orkestrasi musik gambang kromong, tari cokek dan sebagainya.

Perpaduan yang sinkretis dan akulturatif tidak hanya dalam lapangan keseniannya saja melainkan juga terdapat pada tradisi perkawinan, adat istiadat, sistem religi dan kepercayaan, termasuk dalam penggunaan bahasa. Bahasa di sini menjadi penting karena berfungsi sebagai transmitter komunikasi. Hal ini menjadi faktor determinan dalam membentuk sebuah pola pergaulan dan pada akhirnya membentuk unsur-unsur yang mengikat.

Ranah bahasa tidak hanya dimengerti pada aspek leksikal semata, tetapi ia beroperasi pada dimensi kebudayaan yang lebih luas, seperti tata krama, adab, custom, adat istiadat, etika dan banyak lagi. Kita dapat mengambil contoh proses penetrasi budaya di lapangan bahasa dari kosakata hasil perkawinan budaya. Sepeti lu-gue adalah kosakata yang sering diucapkan oleh masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya, termasuk Tangerang. Kosakata tersebut bentuk laten dari akulturasi budaya yang secara genuine berasal dari Bahasa Tionghoa terutama sub Bahasa Hokkian sebagai subkultur tersendiri.

Menariknya, di daerah Tangerang Selatan, dialek bahasa yang dipergunakan juga dipengaruhi unsur-unsur Bahasa Sunda dan Jawa. Ini merupakan subdialek Bahasa Betawi pinggiran, terlihat dalam penggunaan kata ‘lu-gue’ pada kasus dialek pinggiran diucapkan luh-guah dan kata ora dicomot dari Bahasa Jawa yang artinya tidak. Subdialek pinggiran ini dikenal sebagai dialek Betawi Ora yang tersebar di pinggiran Kota Jakarta, terutama di Tangerang Selatan.

Mengenai perpaduan bahasa ini, bila dirunut secara historis begitu kompleks, karena Tangerang adalah daerah pertemuan dari unsur-unsur budaya yang berada di antara tetangganya, yakni Jakarta (Sunda Kelapa atau Jayakarta), Banten dan Pahariangan, sekarang secara administratif masuk wilayah Jawa Barat, kemudian juga mendapat pengaruh Jawa dari orang-orang Jawa Cirebon yang menetap dan membentuk koloni-koloni di sepanjang utara pantai Tangerang hingga selanjutnya menyebar ke pedalaman, selebihnya populasinya terkonsentasi di Serang. Hal ini sangat logis sebagai silang budaya antar Kesultanan Banten dan Cirebon. Tak heran jika penggunaan kosa kata Ora begitu akrab di masyarakat pinggiran Jakarta ini.

Kontak Cina dan Jawa berlangsung dalam siklus ruang yang bergerak. Denys Lombard menulisnya sebagai suatu osmosis yang berlangsung sangat lama dan sebagian besar unsur Cina kian melebur dengan unsur-unsur lainnya. Kita mengenal istilah Cina peranakan yang dibuat untuk membedakan dengan yang Cina totok atau singkeh. Istilah Peranakan berasal dari akar kata anak, dengan demikian ‘child of the land—anak negeri’ atau yang lahir setempat (local born). Sementara yanglahir di luar negeri atau pendatang baru disebut sebagai totok (dipungut dari Bahasa Jawa yang artinya ‘baru, murni’).

Kemudian term Tjina mulai dirasakan sebagai bentuk konotasi penghinaan bersamaan dengan Gerakan Cina, suatu gerakan emansipatoris yang menuntut persamaan status hukum dengan penduduk Belanda (Tan: 2008). Bermula dari kedatangan imigran Cina yang menetap dan mengawini wanita setempat untuk selanjutnya menyebar ke seluruh pesisir utara dan pedalaman Jawa.

Sebagian besar masih mempertahankan sistem religi dan budaya leluhurnya. Sebagian lagi telah memeluk agama Islam. Ini dapat dibuktikan dengan penggunaan istilah Baba—bagi pengamat Cina, merupakan sebuah keunikan atau Lombard mengatakan, secara etimologi masih bermasalah.

Mely G. Tan, seorang sosiolog yang menaruh minat pada studi sinologi menulis, term Baba atau Babah digunakan sebagai acuan yang ditujukan untuk laki-laki Cina, secara etimologi masih belum tuntas. Namun, penamaan Baba diketahui di dunia Muslim sebagai gelar kehormatan untuk ulama (religious scholar).

Hadirnya term ini di Indonesia kemungkinan sejak abad ke 15, saat komunitas Cina Muslim tersebar di sepanjang pesisir pantai utara Jawa (Lombard: 1996 dalam Tan: 2008). Jauh sebelum itu, kontak antara Cina dengan Jawa dilakukan pada masa Dinasti Ming dengan mengirim delegasi ke Jawa, termasuk Laksamana Ceng Ho. Misi diplomatik ini untuk mempererat hubungan perdagangan, seperti ekspor keramik, porselin, minyak kasturi, kain sutera, dan banyak lagi.

Bagi pemerintah Cina kala itu, pulau Jawa adalah sekutu kepercayaannya dan berperan sebagai pusat persimpangan. Tak ayal, orang Cina yang menetap di Jawa mengalami Islamisasi. Akibatnya terciptalah masyarakat baru yang kosmopolit di pelabuhan pesisir, meskipun warna Jawa tetap dominan. Jejaknya, nampak jelas dari penguasa pertama Kerajaan Demak, Raden Patah yang merupakan keturunan Cina dan pembesar-pembesar di pesisir utara Jawa yang juga berdarah Cina. Begitupun peninggalan bangunan dengan dekorasi pengaruh Cina yang kuat seperti ukiran pintu makam Sunan Giri di Gresik, makam Nyonya Cai di Masjid Kebun Jeruk Jakarta yang beraksarakan Cina dan menara mesjid di Pecinan Kota Lama Banten dan situs-situs lainnya yang dapat pengaruh dari Cina.

Perubahan yang paling mencolok, pasca pembantaian orang Cina (Chinezenmoord)  tahun 1740 atas perintah dekrit Gubernur Jenderal Adriaan Valckenier. Motif pembantaian ini, adanya isu pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Cina di Batavia terhadap VOC, hal ini dianggap ancaman. Ditambah perdagangan Cina yang semakin maju saat itu.

Pada peristiwa itu, banjir darah di mana-mana. Sehingga terlahir nama-nama seperti Kali Angke di Batavia yang berarti kali merah, karena banyak darah yang mengalir di kali tersebut. Rawa Bangke di Meester Cornelis atau Jatinegara karena banyaknya bangkai orang Tionghoa mengambang di rawa-rawa Jatinegara dan Tanah Abang (Benny G. Setiono: 2008).

Populasi orang Cina terus meningkat di Batavia, disebabkan jatuhnya kekuasaan Dinasti Ming (1368-1644) setelah digulingkan oleh orang-orang Manchu dari utara yang notabene dianggap orang asing karena tidak mewakili rumpun etnis Han. Orang-orang Manchu tersebut berhasil menduduki Ibu Kota Peking (Beijing) dan mendirikan Dinasti Ch’ing (1644-1912). Hal ini mengakibatkan banyaknya pelarian ke daerah laut Cina Selatan, terutama mereka yang berasal dari propinsi Fujian (tempat asal orang Hokkian) dan Propinsi Guangzhou.

Tentu mereka datang tanpa membawa wanita. Dalam perkembangannya sama seperti orang-orang Hokkian terdahulu, kawin dengan penduduk setempat. Bersamaan dengan kondisi seperti ini, lahirlah istilah Cina Peranakan. Term ‘peranakan’ awalnya merujuk pada entitas Cina Muslim (pendahulunya), namun dalam perkembangan setelah imigrasi besar-besaran, istilah ini menjadi populer karena keterputusan dengan negeri leluhur.

Keterputusan ini merupakan kebijakan Dinasti Ch’ing yang akan memenjarakan orang-orang Cina perantauan yang kembali ke negerinya. Cina peranakan semakin terisolir dari negeri asalnya dalam waktu yang lama. Lambat laun membentuk kultur mereka sendiri yang berakulturasi dengan budaya lokal. Baru menjelang akhir abad ke-19 sejak dihapusnya larangan bepergian dan kembali ke negeri Tiongkok, imigrasi massal orang Cina berlangsung masif. Kali ini mereka membawa serta anak dan istrinya. Kelompok ini dikenal dengan nama singkeh (Cina totok) yang masih menjaga kemurniannya. Dari sinilah masyarakat Cina dibedakan antara ‘peranakan’ dan ‘singkeh’. Jauh sebelum itu Cina peranakan berperan besar dalam pembangunan tempat ibadah. Denys Lombard mencatat, mereka membangun Mesjid Krukut yang dibangun pada 1785 dan beberapa Klenteng seperti Klenteng Luban Gong untuk tukang kayu dari Kanton, klenteng Tanjung Grogol, Tanjung Kait dan Cileungsi. Klenteng ini merupakan denominasi sekte Taoisme dan Buddhisme. Lombard mencatat, di luar Batavia jarang ada klenteng yang didirikan pada abad ke-17 dan ke-18.

Kembali pada ekses pembantaian 1740. Setelah peristiwa itu secara resmi diundangkan peraturan segregasi rasial dan pengkanalisasian orang Cina pada tempat tertentu. Dari sinilah orang Cina terkonsentrasi dalam sebuah perkampungan khusus yang dikenal dengan sebutan ‘Pecinan’. Peraturan ini dibuat untuk membatasi ruang gerak fisik dan sosial orang Cina agar mudah dikontrol dengan mengangkat opsir Cina (Chinese officieren) untuk menjaga perkampungan tersebut.

Sistem ini disebut sistem wijkenstelsel dan passenstelsel (sistem pas dan pemukiman). Penerapan sistem ini mampu bertahan dalam jangka waktu lama, baru tahun 1910 sistem wijkenstelsel dan passenstelsel dihapus. Implikasi dihapusnya sistem membuat ruang gerak sosial dan fisik orang Cina menjadi leluasa. Pada paruh awal abad ke-20 banyak sekolah didirikan orang Cina. Sekolah pertama yang didirikan adalah sekolah Tiong Hwa Hwee Koan/THHK) tahun 1900. Di samping itu, dihapuskannya sistem pas jalan dan pemukiman berdampak pada modal bisnis yang keluar dan menjadi ancaman tersendiri bagi kalangan usahawan pribumi. Oleh karena itu, pihak usahawan pribumi membentuk Sarekat Dagang Islam (SDI) sebagai upaya menandingi dan memproteksi aktifitas bisnisnya.

Namun ekses pembantaian 1740 berdampak pada tercecernya orang Cina ke berbagai kawasan seperti, Tangerang, Bekasi bahkan ke pedalaman. Di samping itu juga berdampak besar bagi masa depan Dinasti Mataram di Jawa. Dikenal dengan istilah geger pecinan, orang-orang Cina membabi buta membakar Kraton Kartasura. Kerusuhan itu timbul karena salah paham. Sebelumnya pihak Mataram menjalin persekutuan dengan pemberontak Cina. Akibatnya Sunan Pakubuwono mengungsi ke Ponorogo dan membangun kraton baru di daerah Solo. Ekses yang signifikan terus berlanjut sampai pecahnya Mataram menjadi tiga. Pertama Perjanjian Giyanti 1755 yang membagi Mataram menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta. Serta pemberontakan RM Said yang diakhiri perjanjian Salatiga 1757. Kasunanan harus rela membagi wilayahnya kepada pihak RM Said dan setelah itu berdirilah Pura Mangkunegara.

Ekses yang menarik tentunya orang-orang Cina banyak melarikan diri ataupun dibuang ke tempat terdekat, salah satunya ke Tangerang. Dari sinilah koloni Cina Benteng mulai terbentuk. Masyarakat Cina Benteng adalah Cina peranakan yang tinggal di dekat benteng bangunan VOC. Bukti kehadiran Cina Benteng ditegaskan dengan berdirinya Klenteng Boen Tek Bio bertarikh 1684 dan klenteng Boen San Bio bertarikh 1689. Pembentukan masyarakat Cina Benteng yang utuh ini untuk melanjutkan penyebaran ke berbagai wilayah Tangerang lainnya, seperti Mauk, Legok, Serpong, Cisoka, bahkan sampai hulu sungai Cisadane di daerah Bogor.

Seperti keterangan di atas. peraturan wijkenstelsel dan passenstelsel juga berlaku di seantero Jawa termasuk di wilayah Tangerang. Koloni Cina peranakan tertampung di ghetto-ghetto, seperti Pondok Cabe, Pondok Aren, dan banyak lagi. Subkultur Cina Benteng dari ciri fisiologis terlihat berkulit hitam dan tidak tampak kecinaannya, kecuali pada unsur-unsur religi dan budayanya yang masih mempertahankan tradisi nenek moyang mereka namun berakulturasi dengan corak lokal.

Hal yang sama bagi generasi Cina Benteng kedua, maksudnya mereka yang melarikan diri maupun ditempatkan di daerah Tangerang pasca pembantaian 1740. Karena tekanan politik dan kultural, akhirnya mereka mengalami pribumisasi. Sehingga lambat laun berbaur dengan generasi pendahulunya. Masyarakat Cina Benteng tidak sepenuhnya aman setelah pasca pembantaian 1740. Nasib tragis menimpa mereka pada saat revolusi fisik pasca Republik Indonesia diproklamasikan. Banyak di antaranya menjadi korban amuk massa. Peristiwa ini berlangsung pada 30 Mei hingga 4 juni 1946, sebanyak 653 orang Cina Benteng tewas dan pemukiman mereka rusak parah diobrak-abrik massa. Pemicunya, ada desas-desus seorang prajurit Nica beretnis Tionghoa menurunkan bendera Merah Putih dan mengganti dengan bendera Belanda. Sontak, kabar ini menyulut kemarahan luar biasa bagi rakyat Indonesia yang kala itu diliputi suasana kebatinan yang heroik dan membara.

Berangkat dari fatsun budaya yang telah established terkait eksistensi peranakan Tionghoa di Tangerang Selatan, film Naga Yang berjalan Diatas Air mencoba untuk mengeksplorasi dan menyampaikannya kepada khalayak yang lebih luas. Eksistensi budaya yang telah ada, kiranya dapat dipertahankan dan dilestarikan dengan kebijakan maupun kesadaran masyarakatnya untuk mempertahankan dan melestarikannya di tengah dinamika pembangunan, modernisasi serta arus informasi yang deras.

Film ini bisa dipahami sebagai usaha untuk mendistribusikan informasi kepada publik tentang potensi budaya Kota Tangerang Selatan. Hematnya, film ini sama sekali tidak berpretensi agar terlihat eksotis atau semacam promo booklet pariwisata. Tujuan dibuat film ini, tak lain upaya untuk mentransmisikan local genius dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai budaya merupakan satuan penting dalam menopang pondasi pembangunan.

Pembangunan berperspektif budaya setidaknya dapat meminimalisir erosi dan ekses negative yang berorientasi material semata. Perspektif budaya inilah yang dapat mengedepankan proses pembangunan berwawasan sebagai sebuah kekuatan dari pelbagai macam tantangan. Juga berfungsi sebagai situs budaya yang dapat diaktualiasikan dan didistribusikan kepada generasi selanjutnya.

Kerja kolaboratif dengan membuat film ini mempunyai ekspetasi sebagai bagian kecil dalam merekam kronik sosio kultural di Kota Tangerang Selatan. Bisa dimanfaatkan untuk tujuan bersama dalam aktifitas pencatatan sejarah sosial kota ini. Juga berguna sebagai media pembelajaran bagi masyarakat untuk tukar menukar gagasan dan pengetahuan.

Film ini kami beri judul Naga Yang Berjalan Diatas Air. Hal ini didasari dari sistem religi dan kepercayaan etnis Tionghoa akan sakralnya makhluk yang bernama Naga. Dalam kepercayaan Tionghoa, berbagai elemen struktur kosmologinya memiliki perhitungan yang ajeg dan tepat. Seperti api, air, tanah dan udara sangat mempengaruhi pandangan hidup (worldview) masyarakatnya. Unsur-unsur tersebut berkondensasi dengan alam sekitarnya, termasuk binatang.

Pandangan hidup masyarakat Tionghoa sangat akrab dengan budaya fabel. Hampir seluruh keputusan hidup masyarakat Tionghoa berdasarkan logika fabel yang tersistematisasi dalam shio. Shio inilah yang merupakan élan vital kehidupan masyarakat Tionghoa, juga tanda siklus kehidupan dalam makrokosmos dan mikrokosmos masyarakat Tionghoa, termasuk kelahiran, rezeki, jodoh, nasib dan kematian.

Shio menjadi penting dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Tionghoa yang masih memegang teguh sistem kepercayaan ini. Hewan Naga yang teraksentuasi dalam kehidupan masyarakat Tionghoa posisinya begitu istimewa. Dalam film ini, representasi Naga terejawantahkan pada kepribadian Kang Sui Liong-simbolisasi naga adalah sesuatu yang sangat optimistis bagi kepercayaan masyarakat Tionghoa, karena makhluk ini lambang harapan dan pembebasan.

Film ini berpusat di sebuah klenteng sebagai inti gravitasi kehidupan dan relasi-relasi yang terbangun bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Figur tokoh utama dalam film ini adalah gravitasi hidup yang menjadi magnet bagi setiap orang terutama umat yang beribadat di klenteng tersebut. Secara sosial, orang-orang yang beribadat di klenteng ini mengalami dan menciptakan interaksi di antara mereka. Hubungan sosial tersebut, terbangun dan terpola di kehidupan klenteng ini.

Dalam situasi ini terciptalah sebuah dinamika komunikasi. Membahas banyak hal, mulai dari yang remeh temeh hingga menyangkut persoalan negara dan tentunya lansekap kehidupan di Tangerang Selatan. Wacana multikulturalisme, pluralisme yang seakan masih dalam tataran ide pada kenyataannya sudah mereka praktekkan tanpa harus mengerti istilah tersebut, jauh melampaui gagasan multikulturalisme dan pluralisme itu sendiri. Dus, dalam film ini harmonisasi dan akulturasi budaya secara gamblang terlihat jelas. Saling tolong-menolong, atau hanya mengobrol-ngobrol biasa dalam melepas kerinduan mereka yang kadangkala sulit bertemu karena kesibukan masing-masing.

Berada di dalam, terdengar musik ataupun mantra pemujaan terhadap dewa, misalnya mantra Amithaba. Seperti klenteng pada umumnya, altar pemujaan dewa-dewa dihiasi ornament ritus seperti patung, relief, wadah abu hio, lilin, kue keranjang, dodol, mangkuk yang berisi teh, dan sebagainya. Klenteng dalam film ini berada dalam perlindungan Dewa Kwankong—dewa perang yang amat arif dan bijaksana dalam tradisi kepercayaan leluhur masyarakat Tionghoa.

Sistem religi yang terpatri secara ajeg ini merupakan dasar pada kepercayaan tiga agama sebagai kepercayaan masyarakat Tionghoa. Agama Tridharma atau dalam bahasa Hokkiennya disebut Sam Kauw Hwee. Agama ini merupakan gabungan dari tradisi agama Konghucu, Taoisme dan Buddhisme, karena ketiga unsur tersebut telah mengakar kuat dalam konsepsi mitik simbolik masyarakat Tionghoa. Adalah Kwee Tek Hoay (1885-1952) seorang eksponen Cina Peranakan di paruh pertama abad ke-20 menyerukan kembali kepada ajaran leluhur.

Kwee Tek Hoay adalah seorang dramawan dan sastrawan, ia banyak sekali menulis risalah sastra dan novel yang dalam peristilahan Sinologi disebut Sastra Melayu Tionghoa. Dalam salah satu sumber dijelaskan, ada sekitar 200 karya sastra Melayu Tionghoa yang telah ia tulis. Salah satunya novel Bunga Roos Dari Tjikembang-novel yang ditulis tahun 1927 ini bercerita tentang dampak politik segregasi (pemisahan berdasarkan etnisitas dan rasial) Pemerintah Kolonial Belanda terhadap pembagian kelas masyarakat antara nonpribumi dan pribumi. Politik segregasi tersebut menciptakan suatu bentuk force majeure terhadap tata cara pergaulan antar etnis dan berdampak pada pandangan setiap etnis untuk menjalin komunikasi.

Novel ini berkisah seorang lelaki Cina Peranakan yang jatuh hati kepada seorang Nyai di mana tokoh lelaki Cina mencintai setulus hati wanita pribumi asal Pasundan dengan memperlihatkan sebuah hubungan yang bersifat saling mencintai di antara keduanya. Di sisi lain novel ini menggambarkan pihak keluarga laki-laki Cina yang memaksa anaknya untuk menikahi wanita sebangsanya. Lelaki itu terpaksa menerima keputusan keluarga, karena ia tidak ingin melanggar adat yang mengabdikan hidupnya. Novel ini ditutup lelaki Cina Peranakan itu menikahi wanita yang merupakan anak dari Nyai yang pernah dinikahi bapaknya. Wanita inilah yang merupakan Bunga Roos dari Tjikembang di mana si wanita tetap mempertahankan identitas kesundaannya. Begitupun dengan suaminya yang menghargai identitas istrinya tanpa harus memaksa ikut seratus persen.

Kwee dalam novel ini ingin memperlihatkan sebuah penghargaan dan mutual understanding terhadap pola interaksi lintas budaya, agama dan etnisitas. Tak berhenti di situ saja, Kwee turut memfilmkan novelnya dengan judul yang sama. Di sinilah titik tekan tulisan-tulisan Kwee Tek Hoay. Pandangannya seperti cermin terhadap kosmologi ajaran Sam Kauw Hwee yang kini dikenal sebagai ajaran Tridharma.

Onghokham, sejarahwan yang banyak menulis tentang Cina Peranakan mengatakan, identitas budaya jauh lebih penting dari identitas agama. Pandangan ini menjadi landasan pembenaran tradisi keagamaan masyarakat Cina Peranakan yang menandaskan pada pemujaan ajaran Tridharma. Namun demikian ada juga yang menolak peleburan ini, biasanya yang masih memegang teguh padangan Kong Fu Ze secara utuh dan tidak tercampur. Kembali pada sikap Kwee Tek Hoay, ia berpendapat banyak yang tidak mengerti intisari ajaran Konghucu sehingga ajarannya menjadi sempit. Ia menyatakan, baik Konghucu, Taoisme dan Buddha merupakan agama Tionghoa, baginya tidaklah mungkin jika hanya menganut satu kepercayaan saja. Atas dasar itu ia mendirikan Sam Kauw Hwee (Perkumpulan Tiga Agama) dan memuat risalahnya dalam majalah yang berjudul Sam Kauw Gwat Po. Dalam praktiknya ajaran ini berkembang luas di Indonesia setelah pasca Perang Dunia II. Baru pada kebijakan Pemerintah Orde Baru ajaran ini berganti nama menjadi Tridharma, karena hal-hal yang berbau Cina dilarang dan diganti dengan istilah-istilah Sansekerta.

Selama Orde Baru, Negara sangat menutup hal yang berbau Cina, baik tulisan, seni, budaya maupun ritus keagamaan. Depolitisasi etnis Tionghoa berlangsung secara sistemik dan kultural. Leo Suryadinata, seorang pakar Sinologi menulis, istilah Cina untuk menyebut orang Tionghoa dan negeri leluhurnya mulai dipakai oleh Orde Baru setelah Seminar Angkatan Darat II, di Bandung pada 1966, dengan maksud menghina kelompok tersebut dan juga Negara Cina komunis (Leo Suryadinata: 1999). Hal yang sama ditulis oleh Yusiu Liem, menurutnya Istilah Cina dalam bahasa Indonesia memang memiliki beberapa konotasi. Untuk menghapus konotasi negatif, istilah ini dalam pers Indonesia sekitar 1950-an diubah menjadi Tionghoa (sesuai ucapannya dalam bahasa Hokkian) untuk merujuk kepada orang Cina, dan Tiongkok.

Pada tahun 1965, berdasarkan gagasan Seminar Angkatan Darat, diputuskan untuk kembali kepada istilah lama. Instruksi ABRI ini didukung orang Cina yang anti komunis seperti Haji Junus Yahya dan Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (BAKOM-PKB). Setelah Soeharto lengser, tokoh-tokoh masyarakat Cina mengusulkan kembali kepada sebutan Tionghoa (Liem: 2000). Mely G. Tan menulis, betapa berpengaruhnya keputusan di seminar itu terlihat dari kenyataan, kalau sampai akhir Agustus 1966 kebanyakan surat kabar, termasuk yang dikenal sebagai anti-Cina, masih menggunakan istilah Tionghoa. Pada awal September, hampir semuanya sudah memakai Cina selain Suluh Marhaen. Namun, pada 25 Juli 1967, Presidium Kabinet menerima keputusan seminar ABRI Agustus 1966 itu dan secara resmi menentukan penggunaan istilah Tjina tanpa membedakan antara yang asing dan warga negara Indonesia.

Patut dicatat, di sini harian Indonesia Raya dari Mochtar Lubis, sejak terbit kembali pada 1968 sampai dihentikan pada 1974, secara konsisten memakai istilah Tionghoa. Hal yang menarik dalam penggunaan kembali istilah Tionghoa adalah terjadinya silang pendapat antara golongan etnis Tionghoa sendiri, baik yang pro dan kontra penggunaan istilah tersebut (Tan: 2008, Hal. 198). Arief Budiman dalam tulisannya mengatakan, peraturan untuk mengganti penyebutan orang Tionghoa menjadi Cina, merupakan istilah yang dianggap kasar dan menghina. Tampaknya, waktu itu memang ada ketidaksesuaian pemerintah terhadap orang Cina karena keterdekatan pemerintah Republik Rakyat Cina (RRC) dan PKI. Secara tidak langsung tetapi jelas, pemerintah Orde Baru beranggapan, pemerintah Cina membantu PKI. Dan, orang-orang Cina di Indonesia dianggap sebagai agen pemerintah Cina. Karena itu, mereka ‘hukum’ dengan memanggil Cina.

Namun ada beberapa pendapat. Pertama, tentu saja ada yang setuju dengan pendapat tersebut. Kemudian, kebanyakan orang yang bukan Cina tidak peduli. Kemudian, ada yang menentang. Mochtar Lubis, misalnya, tidak setuju terhadap penggunaan istilah Cina sebagai pengganti Tionghoa. Pendapat Umar Kayam agak unik. Dia mengatakan, dalam Bahasa Jawa, istilah Cino sudah biasa dipakai dan tidak dianggap menghina (Arief Budiman: 1999).

Untuk Arief Budiman pemanggilan Cina atau Tionghoa tidak masalah. Politik asimilasi masuk ke dalam ranah penamaan lainnya termasuk penamaan klenteng diubah namanya menjadi Vihara, ajaran Sam Kauw Hwee diganti menjadi Tridharma. Apapun yang berbau Tiongkok harus segera dilenyapkan. Dalam kasus ini, keharusan orang Cina berganti nama yang lebih meng-Indonesia. Dalam garis kebijakan politik negara Orde Baru terhadap etnis Tionghoa adalah politik asimilasi dengan pembentukan BAKOM-PKB yang digawangi oleh K. Sindhunata dan Haji Junus Yahya. Charles A. Coppel, pakar studi Indonesia dari Universitas Melbourne, Australia, menulis politik asimilasi berdampak pada penggantian nama karena ada pro dan kontra. Pendukung asimilasi yang diwakili oleh sekurangnya-kurangnya selusin wartawan yang menulis untuk harian Protestan Sinar Harapan dan harian Katolik Kompas menyambut baik prakarsa pemerintah itu; hampir semua dari mereka WNI keturunan Tionghoa dan banyak belum mengganti nama mereka sendiri. Argumentasi mereka ditulis dalam istilah-istilah yang dipopulerkan LPKB: ganti nama bukanlah paksaan, tetapi merupakan satu langkah maju ke arah asimilasi dari WNI keturunan Tionghoa; ganti nama adalah tindakan identifikasi umum terhadap Indonesia dan akan membantu penerimaan mereka oleh golongan Indonesia pribumi; dan ganti nama akan membantu membedakan secara jelas antara orang Tionghoa yang berkewarganegaraan Indonesia dan yang asing (Coppel: 1983).

Seorang Tionghoa pun terkesan dipaksa memilih agama yang diakui negara, entah Protestan, Katolik, Islam, Hindu dan Buddha. Karena kecenderungan keagamaan orang Cina lebih condong ke Buddha, maka mereka beralih ke agama Buddha secara formal. Ketika itu agama Konghucu tidak diakui keberadaannya oleh negara dan ajaran Tridharma masuk kedalam agama Buddha definitif.

Pasca 1965, terutama mereka yang totok memeluk agama resmi negara mengalami lonjakan yang signifikan khususnya agama Kristen dan Islam. Dibandingkan dengan saudaranya yang Peranakan, masyarakat Cina Totok condong lebih sekuler dan ateis. Karena pandangan Cina Totok lebih berat ke Cina Komunis (RRC).

Kebijakan negara Orde Baru tentunya berbeda dengan kebijakan politik Presiden Soekarno yang lebih condong pro integrasi. Badan Permusyawatan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) memainkan peran yang sangat progresif. Istilah Keturunan Tionghoa dicoret dalam Anggaran Dasarnya dan diganti dengan Indonesia. Tujuan utama Baperki membantu dan memberi sumbangan kepada usaha rakyat dan pemerintah untuk mewujudkan isi dan semangat Negara hukum yang demokratis serta konsep kewarganegaraan.

Baperki menganggap pejabat dan rakyat biasa mempunyai pengertian yang salah mengenai arti kewarganegaraan. Ia menunjukkan, kewarganegaraan adalah suatu konsep politis dan bukan etnis. Dikatakan, warga Negara Indonesia terdiri dari berbagai golongan etnik, seperti Jawa, Batak, Arab, Belanda, dan Tionghoa. Setiap warga Negara diperlakukan sama. Sejauh itu nampaknya Baperki hanya memberikan perhatian pada kewarganegaraan serta menyejajarkannya dengan bangsa Indonesia. Istilah Tionghoa dan bukan peranakan Tionghoa, digunakannya untuk menggambarkan salah satu unsur dari bangsa Indonesia (Leo Suryadinata: 1986).

Badan yang didirikan pada tahun 1954 ini mempunyai sumbangsih bagi perjuangan etnis Tionghoa. Baperki berperan dalam menuntut persamaan hak dan kewajiban warga negara dan memiliki perhatian kepada dunia pendidikan. Universitas Res Publica (setelah pasca 1965 diubah namanya menjadi Universitas Trisakti) menjadi Kawahcandradimuka bagi pemuda-pemudi Tionghoa dalam menuntut ilmu dan menyemai konsepsi kebangsaan. Tokoh terkenal dalam badan ini, Siauw Giok Tjhan yang berafiliasi ke sayap kiri dan Yap Thiem Ham seorang Kristen Protestan yang saleh – pejuang Hak Asasi Manusia yang cenderung berjarak dengan Presiden Soekarno. Namun Baperki lebih banyak dipengaruhi golongan pendukung Siauw Giok Tjhan yang berhaluan kiri. Sebelumnya ia pemimpin redaksi Harian Rakjat sebuah koran sayap kiri yang kemudian diambil alih oleh PKI sebagai corong politik sayap kiri di Indonesia.

Di era pasca 1998 pengakuan identitas Tionghoa secara resmi diakui oleh negara. Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur) memberi dasar hukum bagi jaminan pengakuan dan kebebasan. Geliat atribusi dan sakramentasi yang sempat ditangguhkan aktifitasnya, pasca reformasi menemukan kembali puing-puing yang berceceran bahkan hampir hilang untuk disatukan ke dalam puzzle kebudayaan Tionghoa Indonesia. Perayaan Imlek, kesenian Barongsai adalah simtom yang kasat mata untuk melihat etnis Tionghoa kini dan berkembangannya yang semakin progresif. Liputan-liputan media turut serta memberikan pengertian kepada masyarakat akan eksistensi warga Tionghoa Indonesia dan kontribusi mereka dalam memainkan dinamisasi kehidupan bernegara.

Keterbukaan dan persamaan di antara semua warga negara secara otomatis membawa keuntungan dan manfaat bagi keberadaan entitas Tionghoa termasuk peranannya yang lebih besar dalam berbagai lapangan kehidupan di Indonesia. Jika di negara Orde Baru etnis Tionghoa ditempatkan pada sektor ekonomi an-sich. Kini, peranan etnis Tionghoa mulai tersebar ke berbagai sektor. Hal ini merupakan perkembangan yang positif, seakan kembali pada partisipasi etnis Tionghoa dalam membangun bangsa di era Presiden Soekarno dan progresifitas etnis Tionghoa dalam berpolitik di zaman pergerakan di paruh awal abad ke-20.

Seperti polemik nasionalis Cina, baik yang berafiliasi ke Tiongkok (diwakili kelompok surat kabar Sin Po), pro-Belanda (Chung Hwa Hui –CHH yang mendukung kebijakan politik kewarganegaraan Pemerintah Kolonial Belanda yang dikenal dengan ordonansi Kekawulaan Belanda – onderdaanschaap) maupun pro- Indonesia (diwakili oleh Partai Tionghoa Indonesia [PTI]) atau jauh-jauh sebelumnya keterlibatan etnis Tionghoa dalam menentukan corak sejarah kebudayaan Indonesia di abad ke-14 hingga abad ke-19. Penulisan sejarah etnis Tionghoa pada saat ini semakin penuh tantangan dan lebih kompleks.

Namun dari kerumitan itu, rekaman kronik sejarah etnis Tionghoa terus berlanjut. Salah satunya dengan produksi film Naga Yang Berjalan Di Atas Air. Hal ini juga usaha untuk merekam penggalan kisah etnis Tionghoa Peranakan yang dapat ditemukan genealogi dan kontekstualisasinya dengan kekinian dan masa depan. ‘Cina Peranakan’ yang sudah meng-Indonesia bahkan pantas untuk disebut sebagai masyarakat pribumi. Dalam hal ini, film Naga Yang Berjalan Di Atas Air paling tidak mencoba ke arah sana.

Film ini pada dasarnya menceritakan representasi anak kedua dari istri ketiga sebagai sang Naga. Menurut tokoh utama, anak inilah yang ingin dijadikan penerus untuk mengurus klenteng. Tokoh ini juga sangat menyenangi air, tanah, dan hewan. Hal ini terlihat dari kesehariannya yang suka bermain di sawah dan setiap pagi selalu memberi makan dan memandikan ayam. Anak inilah sebagai perlambang kekinian dan masa depan sang Naga yang dipastikan penuh dengan pergolakannya sendiri. Mungkin tak kalah hebatnya dengan pergolakan-pergolakan yang melatari sejarah besar etnis tersebut di Tangerang, khusunya Tangerang Selatan. Film Naga Yang Berjalan Di Atas Air bisa menjadi penanda kultural dan menghubung kisah sejarah yang terus bergerak dengan melihat jejak Peranakan dahulu untuk kemudian di tatap tajam kedepan. Masa depan ada ditanganmu!

Renal Rinoza Kasturi

Periset Film Naga Yang Berjalan Di Atas Air/Periset Media di Akumassa Forum Lenteng

Kirim komentar